Sebuah Investasi Bernama Pendidikan

Sebuah Investasi Bernama Pendidikan
Oleh : Novita Puspasari*


“ Indonesia perlu berinvestasi lebih serius di bidang pendidikan. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, tetapi juga meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan menjamin kelangsungan demokrasi jangka panjang. Ini merupakan sebuah invetasi yang besar”(Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia,2004)


Mengapa kita harus berinvestasi dalam bidang pendidikan ?
Berinvestasi dalam bidang pendidikan adalah sebuah upaya nyata dalam menterjemahkan salah satu poin dari Tujuan Pembangunan Millenium (TPM) yaitu : “mewujudkan pendidikan dasar untuk semua” yang harus mutlak tercapai pada tahun 2015. Saat ini bangsa Indonesia mengharapkan adanya kebijakan publik yang menganut prinsip bahwa manusia bukan sekedar alat pembangunan, tetapi juga menjadi tujuan akhir pembangunan. Pendidikan adalah sarana untuk membekali manusia-manusia Indonesia agar dapat survive dengan perubahan dan tantangan zaman, sehingga diharapkan setelah melalui proses yang dinamakan pendidikan tersebut, masyarakat dapat menjadi tujuan akhir pembangunan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah : mengapa kita harus berinvestasi dalam bidang pendidikan?. Ada dua alasan mengapa pendidikan menjadi sebuah ladang investasi yang menjanjikan. Pertama, pendidikan adalah dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Kedua, pendidikan akan menjamin kelangsungan demokrasi dalam jangka panjang.


Dasar Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Investasi publik dalam sektor sosial adalah sesuatu yang masuk akal karena adanya hal-hal eksternal yang besar. Hal-hal eksternal adalah imbas kegiatan ekonomi yang tidak diperhitungkan oleh sistem pasar. Pendidikan mengandung hal-hal eksternal serupa itu pula. Membantu meningkatkan keterampilan akan menaikkan tingkat pendapatan dan mobilitas sosial. Pendidikan juga berpengaruh pada lingkaran kesehatan, gizi dan kemiskinan. Seseorang yang berpendidikan lebih baik akan lebih sadar gizi dan pentingnya kebersihan serta pola hidup yang sehat. Investasi di bidang pendidikan tidak hanya bernilai bagi individu-individu yang terlibat tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan produktivitas, yang kemudian berimbas kepada meningkatnya pendapatan nasional.
Disini, pendidikan diposisikan sebagai “barang publik” yang manfaatnya dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Output yang dihasilkan jika masyarakat semakin terdidik, maka ekonomi akan semakin produktif dan pada gilirannya pendapatan nasional akan meningkat. Ada sebuah alur yang tercipta antara investasi sektor sosial – dalam hal ini pendidikan- dengan pertumbuhan ekonomi.


Menjamin Kelangsungan Demokrasi dalam Jangka Panjang
Logikanya, orang yang lebih terdidik akan lebih mampu mengartikulasikan posisi mereka dan berpartisipasi secara bermakna dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik. Mereka juga dapat menjadi “modal sosial” yang akan menjadi dasar bagi toleransi, perdamaian, dan keselarasan yang merupakan hal yang penting bagi Indonesia yang tengah mengkonsolidasikan langkahnya menuju demokrasi.

Problematika dalam Investasi
Ketika bicara tentang investasi, maka tidak dapat terlepas dari efektifitas dan efisiensi. Yaitu dengan menggunakan cost yang serendah-rendahnya untuk mendapatkan produk dan profit yang setinggi-tingginya. Di dunia pendidikan diibaratkan seperti menggunakan modal dan kapasitas yang minim (guru dan fasilitas yang serba kurang) untuk menciptakan tenaga-tenaga terdidik atau lulusan yang mempunyai kapabilitas tinggi. Kinerja Indonesia yang buruk menurut standar internasional mencerminkan tingkst investasi yang rendah. Pengeluaran Indonesia di bidang pendidikan sekitar 1,5% dari PDB. Bandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya ; Thailand 30%, Myanmar 18%, Bangladesh 16%, Nepal 14% dan Bhutan 13% (Ekonomi dari Demokrasi,2006). Sungguh suatu proporsi yang jauh dari ideal. Nilai pengeluaran relatif rendah bahkan meskipun sebagai proporsi dari Anggaran Belanja Pemerintah. Jadi, berapa banyak lagi yang perlu dikeluarkan Indonesia untuk memenuhi hak atas pendidikan?. Dengan investasi yang terkesan “setengah-setengah” dan pengeluaran untuk bidang pendidikan yang relatif rendah, hampir mustahil rasanya untuk mengharapkan hasil yang baik pada sektor ini.

Lalu, Apa yang perlu dilakukan?
Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan jika pemerintah memang serius berinvestasi disini. Pertama, investasi dapat dikonsentrasikan di sekolah-sekolah negeri yang mendidik mayoritas warga ; Perbaikan mutu, mencakup pengadaan buku-buku, memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, perbaikan kesejahteraan guru dan perbaikan kurikulum. Kedua, pada sektor pendidikan, perlu ditetapkan target yang luas. Beasiswa untuk anak-anak miskin dapat menjadi target skala kecil, namun target skala besar terbaik adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Ketiga, memperbesar proporsi pengeluaran di bidang pendidikan. Jika kita menghitung berapa banyak yang harus dihabiskan untuk berinvestasi di bidang ini, mungkin akan muncul angka-angka yang cukup besar. Tetapi toh sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, sebagaimana telah diubah pada tahun 2002, mengharuskan negara untuk mengadakan pengeluaran yang lebih besar lagi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 (4) yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.


Investasi dalam bidang pendidikan cukup menjanjikan jika pemerintah memberikan perhatian yang besar dalam penanaman “modal”-nya. Melihat dari peran pendidikan yang memberikan sumbangsih sangat besar dalam jangka panjang, sudah sepatutnya kita tidak setengah-setengah berinvestasi di dalamnya. The more you invest, the more you get..................[]




*Penulis adalah mahasiswa jurusan Akuntansi SKS 2005
Wakil Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa Media Ekonomi 2007